Block Chain Technology
Image: SixPL.Com

Apakah Anda telah mengetahui bahwa di Indonesia cryptocurrency tidak diakui menjadi mata uang serta alat pembayaran yang sah? Jika hal tersebut terjadi di Indonesia, bagaimana dengan di negara-negara yang lain?

Status hukum cryptocurrency  di seluruh dunia ternyata berbeda dan bervariasi. Beberapa negara telah mengizinkan penggunaan dan perdagangan cryptocurrency, namun ada juga negara yang membatasi penggunaan cryptocurrency.  Bahkan ada negara yang tidak mengenal cryptocurrency sama sekali.

Untuk memudahkan Anda dalam memahami status hukum cryptocurrency di berbagai negara, maka status hukumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Dilarang Tegas

Dilarang tegas mempunyai maksud bahwa segala aspek dan kegiatan yang berhubungan dengan cryptocurrency merupakan tindakan yang ilegal atau melanggar hukum.

Negara tidak akan memberikan toleransi sedikitpun mengenai berbagai aktivitas terkait cryptocurrency, seperti transaksi, investasi, atau bahkan komoditi. Negara berhak memberikan sanksi jika menemukan aktivitas yang berkaitan dengan cryptocurrency tersebut.

Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem tersebut antara lain Thailand, Bangladesh, Ekuador dan Kyrgyztan.

  1. Tidak Dilarang

Tidak dilarang mempunyai maksud bahwa segala aspek dan kegiatan yang berhubungan dengan cryptocurrency tidak melanggar hukum sama sekali. Artinya, pengguna cryptocurrency akan mendapatkan kebebasan dalam melakukan aktivitas apapun tanpa dibatasi oleh hukum yang berlaku.

Beberapa contoh negara yang menggunakan sistem ini antara lain India, Belanda, Kroasia dan Filipina.

  1. Diatur

Diatur diartikan bahwa penggunaan cryptocurrency diperbolehkan oleh negara namun disertai dengan aturan dan hukum yang mengikat. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan pajak. Contoh negara yang  menggunakan sistem tersebut adalah Jerman, Perancis, Jepang dan Spanyol.

  1. Terbatas

Terbatas artinya negara memperbolehkan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan cryptocurrency namun disertai batasan-batasan tertentu. Berikut beberapa negara yang menerapkan sistem tersebut serta batasan-batasan dalam melakukan kegiatan cryptocurrency:

  1. China: Seorang individu dapat melakukan segala hal yang berkaitan dengan cryptocurrency namun perusahaan dan bank tidak diperbolehkan.
  2. Islandia: Tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli cryptocurrency, namun masih diperbolehkan untuk melakukan penambangan.
  3. Taiwan: Diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli cryptocurrency, namun ATM untuk cryptocurrency tidak diperbolehkan.

Legalitas cryptocurrency kerap dikaitkan dengan peluang kejahatan yang mungkin muncul diakibatkan oleh penyalahgunaan cryptocurrency tersebut. Teknologi cryptocurrency terutama bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang menarik perhatian pada cybercrime. Sistem terdesentralisasi yang tidak menggunakan pihak ketiga sebagai perantara juga membantu para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan identitas asli mereka.

Transaksi dengan bitcoin seringkali disalahgunakan, misalnya untuk melakukan transaksi barang-barang ilegal karena tidak adanya pihak perantara menyebabkan sulitnya melakukan pelacakan terhadap transaksi tersebut.

Berikut beberapa tindakan kejahatan yang telah terbukti melibatkan cryptocurrency:

  1. Pencurian Bitcoin Di Sheep Marketplace

Pada bulan Maret tahun 2015, Kepolisian Republik Cekoslovakia menangkap Tomas Jirikovsky atas tuduhan pencurian bitcoin senilai jutaan dolar dari sebuah pasar gelap bernama Sheep Marketplace.

  1. Perdagangan Obat-obatan Terlarang Di Silk Road

Silk Road yang dibuat oleh Rose Ulbricht merupakan sebuah pasar gelap yang memberikan fasilitas berupa penjualan obat-obatan terlarang. Silk Road merupakan platform tersembunyi yang digunakan untuk bertransaksi obat-obatan ilegal. Hingga pada bulan Februari di tahun 2015 lalu, Rose Ulbricht divonis hukuman penjara seumur hidup.

Silk Road saat itu mempunyai nilai yang sangat fantastis, yaitu sekitar 1 miliar dolar atau jika di kurs ke mata uang rupiah menjadi senilai Rp.13,5 triliun dengan menggunakan bitcoin sebagai mata uang transaksinya.

  1. Penipuan Skema Ponzi

Pada bulan September tahun 2015, Trendon Shavers yang merupakan seseorang berkewarganegaraan Amerika ditangkap setelah melakukan penipuan dengan skema Ponzi dengan nilai sekitar 150 juta dolar AS atau setara dengan 2 triliun.

Shavers melakukan penipuan dengan mendirikan bursa Bitcoin yang dia beri nama Bitcoin Saving and Trust dan menggunakan skema ponzi untuk mengelabui para korbannya.

Skema Ponzi merupakan penipuan dengan modus investasi dimana pelaku akan membayar sejumlah keuntungan kepada investor menggunakan uang dari investor itu sendiri ataupun uang yang dibayar oleh investor yang lain.

  1. Serangan WannaCry, Virus Ransomware

Pada pertengahan bulan Mei di tahun 2017 terjadi sebuah serangan global terhadap Windows, dimana pelaku mengirimkan virus ransomware dengan nama WannaCry yang akan mengunci seluruh dokumen yang ada di komputer perusahaan dan pemerintah.

Sebagai imbalan untuk mengembalikan dokumen-dokumen tersebut, pelaku meminta imbalan sebesar 101.000 dolar AS dalam bentuk mata uang bitcoin. Organisasi besar Indonesia yang terkena dampak dari penyerangan tersebut adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais.

Beberapa kejadian di atas merupakan contoh kejahatan yang melibatkan cryptocurrency di dalamnya. Namun, dengan adanya berbagai tindak kriminal tersebut tidak lantas menjadikan cryptocurrency tidak diminati lagi di pasaran secara global

Para pakar menyebutkan bahwa dengan adanya berbagai tindak kriminal yang telah terjadi menjadikan mereka berupaya untuk menciptakan strategi keamanan yang lebih canggih dan lebih baik lagi ke depannya.

Demikian ulasan mengenai legalitas beserta peluang kejahatan yang dapat terjadi terkait dengan cryptocurrency. Semoga bermanfaat. (DW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *